Caleg ini Bertampang "Rambo"

 Randi maju jadi caleg dengan moto "Siap Perang Untuk Perubahan."

ddd

Rabu, 19 Maret 2014, 06:08 Eko Priliawito

Baliho Rambo mencari perubahan (tomyjalaludin)

Follow us on

VIVAnews - Berbagai cara dilakukan para kandidat (caleg) untuk menarik dukungan masyarakat dalam pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014. Memasang baliho merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan diri.

Di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, caleg DPRD dari Partai Nasdem bernama Randi membuat baliho dengan gambar yang lain dari biasanya. Randi memasang foto dirinya seperti Sylvester Stallone, dalam film Rambo. Tak lupa memakai ikat kepala dan menenteng senjata.

Dengan moto "Siap Perang Untuk Perubahan," Randi meminta masyarakat di wilayah pemilihannya untuk mencoblos nomor urut 1 dan caleg nomor urut 1 untuk memilih dia. Buka link berikut untuk melihat foto-foto menarik lain.

Dalam rangka memeriahkan pesta demokrasi 5 tahunan ini, VIVA.co.id bekerja sama dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengadakan Lomba Foto Pemilu 2014.

Lomba foto ini adalah lanjutan dari lomba yang diadakan oleh VIVA.co.id yakni "Jepret Pemilu." Semua peserta yang sudah mengikuti lomba foto pada sesi pertama tersebut, secara otomatis mengikuti lomba Foto Pemilu 2014. Periode lomba ini diperpanjang hingga 10 April 2014.

Masih ada kesempatan bagi Anda untuk berpartisipasi dan meraih hadiah menarik. Caranya? Mudah saja. Jika Anda memiliki foto-foto unik seputar Pemilu, Anda bisa memposting hasil jepretan foto di VIVA.co.id.

Lomba dibagi menjadi dua kategori, agar semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi untuk meramaikan lomba ini.

Kategori pertama yaitu kategori umum, dimana semua orang dapat mengunggah foto-foto unik yang bertemakan pemilu. Hadiah untuk kategori ini adalah Samsung SIII mini, 5 BlackBerry, hp Esia, USB 16 GB, dan Kamera Canon DSLR 600D.

Dan untuk kategori kedua adalah untuk Wartawan, diperuntukan untuk wartawan yang bekerja pada media cetak/online/kantor berita. Total keseluruhan hadiah uang untuk kategori wartawan sebesar Rp10 Juta (ren)

Elektabilitas di Bawah Jokowi, Prabowo: Itu Rekayasa Lembaga Survei

"Tanya saja rakyat, jangan tanya hasil survei".

ddd

Minggu, 16 Maret 2014, 12:51 Sandy Adam Mahaputra, Erick Tanjung

VIVAnews - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyatakan tak akan gentar bersaing dengan Joko Widodo yang diusung PDI Perjuangan pada pemilihan presiden mendatang.

Ia tetap yakin akan memenangkan pilpres mendatang. "Saya tidak gentar dan tetap optimistis untuk menang," kata Prabowo, Minggu 16 Maret 2014.

Prabowo menilai tingginya elektabilitas Jokowi sebagai capres itu hanya rekayasa beberapa lembaga survei. Namun, ia tidak menjelaskan lembaga survei tersebut. "Tanya saja rakyat, jangan tanya survei," sentil Prabowo.

Prabowo menambahkan, negeri ini telah lama dipimpin oleh orang yang berpihak pada asing. "Kekayaan alam Indonesia selama ini dibawa ke luar negeri, negara ini disuruh jadi tukang sapu. Kami akan mengubahnya," katanya.

Jokowi yang kini masih menjabat gubernur DKI Jakarta diberi mandat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sebagai capres 2014. Pengumuman pencapresan Jokowi dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Jumat lalu. (art)

Gerindra: Kami Dibohongi PDIP Soal Perjanjian Batu Tulis

Gerindra senewen. Bukannya mendukung Prabowo, PDIP malah ajukan Jokowi

ddd

Rabu, 19 Maret 2014, 09:29 Anggi Kusumadewi, Eka Permadi

VIVAnews – Partai Gerindra menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan pembodohan publik dengan mengatakan Perjanjian Batu Tulis telah batal karena Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2009.

“Coba lihat poin tujuh. Poin ini yang selalu dijadikan acuan dan bantahan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, kepada VIVAnews, Rabu 19 Maret 2014.

Butir ketujuh Perjanjian Batu Tulis antara PDIP dan Gerindra berbunyi “Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014.”

Gerindra pun menyesalkan PDIP yang mengabaikan bunyi kalimat tersebut. Padahal dalam butir itu, ujar Edhy, tak ada tambahan kata-kata yang berbunyi “Jika Megawati dan Prabowo terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2009.”

Oleh sebab itu, kata Edhy, perjanjian politik yang ditandatangani Megawati dan Prabowo di Batu Tulis, Bogor, 15 Mei 2009 itu belum bisa dianggap berakhir. “Gerindra dibilang tak pintar mencermati perjanjian. Baca sendiri isi poin 1 sampai 7 perjanjian itu,” ujarnya.

“Perjanjian ini belum selesai. Dalam perjanjian tertulis jelas berlaku sampai tahun 2014. Seharusnya Megawati melanjutkan dukungan pada Prabowo,” kata Edhy. Nyatanya Megawati kini mengamanatkan kepada kader partainya, Joko Widodo, untuk maju sebagai calon presiden 2014.

Apapun, Gerindra tak ingin terjadi konflik politik berlarut-larut dengan PDIP. Gerindra ingin hal ini cukup menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat. “Kami hanya ingin memberitahu bahwa kami dibohongi. Kami minta PDIP adil. Lihat perjanjian seperti apa adanya,” ujar Edhy. (umi)

Libatkan Anak di Kampanye, Partai Diadukan ke Bawaslu

Seluruh partai melanggar aturan penyelenggaraan kampanye tanpa anak.

ddd

Rabu, 19 Maret 2014, 12:50 Dwifantya Aquina , Syahrul Ansyari

VIVAnews - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan seluruh partai politik ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena melibatkan anak-anak dalam kampanye yang sudah berlangsung selama tiga hari. KPAI menilai partai-partai tersebut menyalahi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Semua partai masih belum memiliki kesadaran. Tidak ada partai yang tidak melanggar tentang penyelenggaraan kampanye tanpa melibatkan anak," kata Koordinator Pemantauan dan Pengawasan KPAI, Rita Pranawati, di Media Center Bawaslu, Jakarta, Rabu 19 Maret 2014.

Rita mengungkapkan, dari hasil pemantauan setidaknya ada dua bentuk pelanggaran besar dalam kampanye terkait anak. Pertama, memobilisasi anak dalam kampanye. Kedua, menggunakan anak untuk pemasangan atribut kampanye.

"Beberapa hal terkait counter pelibatan anak bahwa bapak-ibunya jauh dan sebagainya itu bukan alasan. Kami ada day care selama kampanye jadi tidak ada alasan menyebabkan anak-anak dilibatkan," ujarnya.

Dalam laporannya, KPAI mendasarkan pada monitoring dan investigasi lapangan, pemantauan media baik cetak, online dan elektronik, dan pengaduan masyarakat melalui pengaduan langsung, telepon, fax, email, atau hotline posko pengaduan. Hasilnya memang semua partai melakukan pelanggaran.

"Parpol diminta mencegah sedini mungkin menggunakan anak dalam kampanye. Kami mendorong masyarakat yang berkampanye tidak menyalahgunakan anak. Kami juga mendorong masyarakat secara aktif," kata Rita.

Sementara itu, Ketua KPAI, Asrorun Niam Sholeh, mengatakan kehadiran mereka ke Bawaslu adalah untuk mencegah penyalahgunaan pelibatan anak agar tercipta Pemilu yang aman, dan berintegritas. Menurutnya, pihaknya sudah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi UU Perlindungan Anak khususnya pasal 15, yang berisi ancaman pidana selama 5 tahun bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

"Kami juga sudah sosialisasikan early warning dan pada hari H kami juga ada desk khusus penyalagunaan anak dalam kampanye. Monitoring dan investigasi langsung ke lapangan," tuturnya.

Asrorun menegaskan anak bukan calon pemilih dan bukan calon yg dipilih sehingga tidak selayaknya dilibatkan dalam aktivitas kampanye. Apabila alasannya adalah untuk pendidiakn politik maka bentuknya bukan pelibatan di area kampanye.

"Pendidikan politik itu keteladanan dalam menyampaikan gagasan, bukan provokasi, propaganda, sarkastik dan sebagainya," ucapnya.

Politik Uang dan Pelibatan Anak, Dominasi Awal Kampanye

 Dua hari masa kampanye pemilu, Bawaslu menerima laporan 25 pelanggaran

Rabu, 19 Maret 2014, 00:28 Dwifantya Aquina , Erick Tanjung, Nila Chrisna Yulika, Syahrul Ansyari

VIVAnews - Tubuh-tubuh mungil itu tampak kelelahan. Raut wajahnya sayu. Mereka ikut berdesakan di antara ribuan simpatisan yang sibuk menyerukan yel-yel partai. 

Bukan keinginan mereka untuk berada di tengah-tengah aktivitas kampanye. Kebanyakan anak, bahkan balita itu justru diajak turut serta oleh orangtua mereka. Padahal sudah jelas, dalam peraturan terbaru Komisi Pemilihan Umum melarang keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam aktivitas kampanye.

Pemandangan tersebut terlihat dalam kampanye terbuka hari pertama Partai Keadilan Sejahtera yang dihelat di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu 16 Maret 2014 lalu. Dalam kampanye yang menghadirkan Presiden PKS Anis Matta sebagai juru kampanye itu, tampak kerumunan massa yang terdiri dari anak-anak di bawah umur.

Kondisi serupa terjadi dalam kampanye terbuka Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dilangsungkan di GOR Mampang, Jakarta Selatan, Senin 17 Maret kemarin. Di tengah kerumunan massa kampanye dari kalangan kader, simpatisan PKPI itu tampak banyak anak di bawah umur. Bahkan, dalam kampanye yang menyuguhkan hiburan musik dangdut itu, mereka turut berjingkrak-jingkrak bersama orang dewasa lainnya.

Ketua Umum PKPI, Sutiyoso, saat dikonfirmasi mengenai banyaknya anak-anak yang mengikuti kampanye partainya, mengaku tak bisa melarang anak-anak tersebut.

"Kalau anak-anak kecil datang dari kiri kanan kan tidak bisa kami tolak. Tetapi kami tidak pernah membawa anak kecil, tak ada untungnya," kata Sutiyoso saat ditemui usai kampanye.

Menurut dia, setiap ada acara hiburan yang mengundang keramaian, selalu banyak anak-anak yang datang. Hal itu dianggap hal yang lumrah terjadi.

"Kalau ada musik kan ada orang banyak, di mana-mana memang terjadi hal seperti itu. Yang terpenting anak-anak tersebut aman," imbuhnya.

Senada dengan Sutiyoso, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin, mengakui ada anak-anak yang dibawa orangtuanya mengikuti kampanye partainya di GBK. Namun PKS membantah melakukan mobilisasi anak-anak. Mereka mengaku tak bisa melarang para kader dan simpatisan untuk tidak membawa anak-anaknya dengan alasan tidak bisa meninggalkan anak dan orang lain untuk dititipkan.

"Tapi, kalau tidak bisa dititipkan juga, bisa dipegang erat-erat. Sedikit positifnya mungkin bisa menjadi pembelajaran politik di masa dini," kata dia.

Namun, ternyata bukan hanya satu atau dua partai politik yang melakukan pelanggaran ini. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat bahwa semua partai politik melakukan pelanggaran saat kampanye rapat umum atau terbuka hari pertama. 

Setelah dua hari pelaksanaan kampanye pemilu, Bawaslu sudah menerima sekitar 25 laporan pelanggaran yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan menurut Ketua Bawaslu, Muhammad, pelanggaran paling masif adalah dengan melibatkan anak-anak saat kampanye.

"Semua parpol melakukan pelanggaran. Saya kira ini hal yang terus berulang. Tapi karena ini tahapan Pemilu, harus ditindak. Kami proses temuan ini," kata Muhammad di Jakarta.

Menurut Muhammad, pihaknya selalu berkoordinasi sekaligus memperingatkan liaison officer (LO) masing-masing partai mengenai pelanggaran tersebut. Apabila pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang, kata dia, Bawaslu tak segan memberikan sanksi terberat kepada mereka.

"Partai yang bersangkutan tak diberi kesempatan pada waktu kampanye berikutnya. KPU sudah tetapkan sampai 5 April 2014. Kalau sanksi itu ditegakkan kesempatan (kampanye) itu berkurang dan ini merugikan parpol."

"Pelanggaran pertama semua partai dapat teguran karena melibatkan anak-anak. Kami sudah surati KPU supaya diberi teguran pertama kalau teguran berulang Bawaslu akan tegas, parpol diskualifikasi," tambahnya.

Bawaslu juga akan menegur partai politik yang dalam kampanye terbuka melibatkan anak-anak. Bawaslu berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berdasarkan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, kampanye membawa anak dinilai sebagai bentuk eksploitasi anak.

Salah satu partai politik yang akan dimintai klarifikasi oleh Bawaslu terkait pelanggaran kampanye terbuka ini adalah PKS. Bawaslu akan mengklarifikasi kepada Presiden PKS, Anis Matta, mengenai pelibatan anak-anak dalam kampanye partainya.

Menurut Muhammad, saat ini masih dilakukan pendalaman untuk penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan PKS dalam kampanye akbar yang dilakukan di Gelora Bung Karno (GBK).

Selain itu, Bawaslu juga akan mengklarifikasi mengenai pernyataan PKS yang menilai pelibatan anak-anak dalam kampanye adalah untuk memberikan pendidikan politik sejak dini. Sementara ini, pihak Bawaslu masih melakukan penanganan dugaan pelanggaran. 

"Sudah menjadi putusan Bawaslu untuk mengklarifikasi ini," kata Muhammad.

Menurut Muhammad, proses penyelesaian mengenai dugaan pelanggaran ini adalah meminta klarifikasi dari terlapor. Ini dilakukan karena Bawaslu perlu objektif dan mendengar alasan dari terlapor.

"Untuk pernyataan pendidikan politik dini, kita ingin tahu alasannya. Kepentingannya apa dan setelah kita klarifikasi baru kita putuskan sanksinya," katanya lagi.

KPAI tolak pelibatan anak dalam kampanye

Bawaslu menilai kecenderungan yang terjadi, partai tampak belum siap memobilisir massa pemilih sehingga tetap melibatkan anak-anak. Untuk itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Bawaslu mengawasi peserta pemilu yang melibatkan anak-anak dalam kampanye terbuka.

Permintaan itu telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau MoU agar anak jangan sampai dilibatkan dalam kampanye.

Ketua KPAI, Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, orangtua yang membawa anaknya dalam kampanye terbuka peserta pemilu 2014 bisa dipidana. Dia mendasarkan itu pada Pasal 87 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

"Hukumannya ancaman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta bagi orangtua," kata Asrorun Ni'am Sholeh, Ketua KPAI di Jakarta.

Menurut dia, pernyataan orang tua yang menyatakan tidak punya tempat untuk menitipkan anaknya saat kampanye tidak bisa dijadikan alasan. "Menempatkan anak di tempat pengasuhan akan lebih baik daripada anak diikutsertakan dalam kampanye," ujarnya.

KPAI juga merilis data pengaduan pelibatan anak dalam kampanye pemilihan umum 2014 yang masuk ke lembaganya. Komisioner KPAI, Susanto, mengatakan hampir semua partai melakukan pelanggaran itu.

Susanto mengatakan, resume pengaduan itu akan segera dibuat. Selain berdasarkan pengaduan, mereka juga melakukan pemantauan lapangan serta berdasarkan liputan media massa.

"Hampir semua parpol masih melibatkan anak-anak dalam kampanye. Di antaranya Gerindra, Hanura, Nasdem, Golkar, Demokrat, PDIP, PKPI, PPP, PAN, dan PKB. Rekor tertinggi pelibatan anak dipegang PKS," kata Susanto.

Hasil pengawasan KPAI, tipologi pelibatan anak semakin variatif, mulai memakai alat peraga kampanye, ikut berkerumun di area kampanye, memakai motor disertai alat peraga kampanye, menjadi penghibur kampanye, hingga menyebarkan peraga kampanye.

KPAI mendesak Bawaslu, Panwaslu dan Kepolisian agar bertindak tegas terhadap parpol atau caleg yang melibatkan anak-anak dalam kampanye. Jika ditemukan fakta pelanggaran dan pidana, jangan segan-segan untuk memproses pelaku secara hukum. 

"Negara tidak boleh kalah dengan pelanggar hak anak. KPAI mengingatkan keberadaan UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak adalah untuk dijadikan acuan, bukan sengaja untuk dilanggar," ujarnya. 

Ihwal pelibatan anak dalam kampanye, UU Pemilu tidak mengaturnya sebagai larangan. Namun, Komisi Pemilihan Umum yang bertugas menjadi penyelenggara pemilu menetapkan aturan main bahwa anak-anak tidak boleh dimobilisasi dalam kampanye dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 15/2013 tentang Pedoman Kampanye, yakni pada poin (k) yang menyebutkan, "peserta pemilu dilarang memobilisasi WNI yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih".

Bunyi pasal di UU Perlindungan Anak sebenarnya juga tidak mengatur secara eksplisit pelarangan pelibatan anak dalam kampanye. Berikut ini bunyi pasal 87 UU 23/2002 yang menjadi rujukan KPAI.

Pasal 87: Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Politik uang ditemukan

Selain pelibatan anak, Bawaslu juga menemukan pelanggaran kampanye lainnya, seperti politik uang atau money politics. Meski Ketua Bawaslu, Muhammad, masih enggan menyebut parpol yang dimaksud, ia memastikan laporan terkait pelanggaran tersebut terus masuk dari daerah.

Bawaslu, kata Muhammad, mendapat laporan tentang adanya aktivitas money politics dari aparat pengawas yang tersebar di berbagai daerah. Ia pun menjelaskan, politik uang kini makin bervariasi modusnya. 

"Kita memang tidak bisa menghindar atas cost politik, apakah itu masuk money politics kita lihat, ada rumusnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Polisi RI Jenderal Sutarman, mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan adanya praktik politik uang dalam kampanye pemilu legislatif yang sudah berlangsung selama tiga hari ini.

"Ada beberapa laporan money politics. Saat jalan-jalan ke kampung saya pernah menemukan di Sidoarjo sudah ada laporan tentang politik uang dan ada beberpa daerah sehingga kita evaluasi terus," kata Sutarman di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa 18 Maret 2014.

Sutarman mengatakan, politik uang ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di Sidoarjo. Tetapi Sutarman enggan mengatakan, partai mana yang telah melakukan politik uang dalam berkampanye yang baru berlangsung dua hari itu. [Baca selengkapnya di sini]

"Saya tidak mau melihat dari partai-partai dari mana tapi jumlahnya saja. Biar tidak menimbulkan seolah-olah nanti menyerang. Jadi saya berdiri netral di atas semua," katanya.

Menurut Sutarman, jika bukti itu sudah lengkap, maka pelaku akan dipidana minimal selama enam bulan. "Kalau pelanggaran itu pidana ada buktinya ada saksi-saksinya dan itu akan diserahkan kepada penyidik karena penyidikan tindakan pemilu ini sangat singkat 14 hari," katanya.

Karena itu, Sutarman meminta kepada masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran pemilu untuk melapor ke Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Diharapkan dalam 14 hari penyidik akan menyelesaikan laporan itu dan menetapkan saksi.

"Setelah Gakkumdu, itu diolah sehingga panwaslu dan bawaslu akan melaporkan kepada penyidik, dari situ saya hitung harinya sudah dilengkapi barang bukti dan keterangan-keterangan saksi. Tentunya supaya dalam waktu 14 hari tidak terlampaui, kalau terlampaui akan kadaluarsa kalau berdasarkan delik pemilu itu tidak dapat diteruskan," katanya.

Seperti diketahui, pada hari pertama kampanye terbuka di Karawang, Jawa Barat, diwarnai dengan aksi pembagian uang atau money politics. Aksi itu dilakukan oleh sejumlah calon anggota legislatif DPRD dan DPR RI salah satu partai.

Mereka tanpa malu-malu melemparkan uang kepada para simpatisannya. Bahkan, massa nyaris ricuh lantaran saling berebut uang yang dilemparkan para calon pemimpin mereka dari atas panggung.

Massa saling dorong, bahkan nyaris adu jotos, demi mendapatkan uang yang dilempar para caleg itu. Lihat videonya di sini.

Terkait pelanggaran tersebut, anggota Panwascam setempat berjanji akan mengklarifikasi masalah itu kepada pengurus partai yang bersangkutan. (sj)

Laporan: Rizky Aulia Rachman

sumber viva.co.id

Speedweeks Open Strong for Nascar at Daytona

DAYTONA BEACH, Fla. - Kyle Busch twice appeared destined to destroy his race car, and twice used breathtaking saves to keep on running around Daytona International Speedway.

He probably shouldn't have been in position to race with the leaders. Yet there he was, bearing down on the finish line with a shot at winning Saturday night's exhibition Budweiser Shootout, and with a slingshot pass on the outside of defending NASCAR champion Tony Stewart, Busch pulled off a miraculous win in the first event of 2012.

Not too shabby of a start to the season.

NASCAR has every right to be giddy about Sunday's season-opening Daytona 500, a pivotal race in sparking interest at the start of a very long season. A rain-shortened event in 2009 set the tone for a rocky year, and two lengthy delays to fix a pesky pothole in the track surface impacted the 2010 season.

Then came Trevor Bayne's upset victory last year, and NASCAR never looked back. The 2011 season ranked among the best in years, and ended with a phenomenal race between Stewart and Carl Edwards for the Sprint Cup championship. The two ended the season tied in the standings, with the title going to Stewart on a tiebreaker.

All that momentum meant NASCAR could tweak very little during the offseason. Why mess with a good thing, right?

Well, not everything was sunshine and roses.

NASCAR officials said earlier this month that more than 80 percent of fans polled "hated" the two-car tandem style of racing that had taken over at Daytona and Talladega. Such a strong opinion forced NASCAR to spend a significant chunk of the offseason tinkering with the rules package in an effort to recreate pack racing before the Feb. 26 opener.

The Shootout proved NASCAR made the right moves, and the drivers seemed overwhelmingly in favor of the racing.

"It's pretty wild and crazy, but, I mean, I like this better than what we had last year, definitely," said four-time champion Jeff Gordon, who rolled his car several times and wound up on his roof for what he said was the first time in his NASCAR career.

Gordon's night ended seconds after he nudged Busch, triggering a chain-reaction crash that also led to Busch's second save of the race. It was one of three multicar crashes — the wrecks collected 23 total cars, set up a green-white-checkered overtime finish and resulted in the closest finish in race history. Busch's margin of victory was a mere 0.013 seconds, and his driving awed his competitors.

"I was right behind him ... and he had to catch it three times before he saved it," Stewart said. "When you get 3,400 pounds moving like that, to catch it one time was pretty big. To get away from him and catch it a second time was big. The third time was big. That's three big moments in one corner. He just never quit driving it.

"There's a lot of guys that wouldn't have caught that. I'm sitting there and the green is still out. I'm going, 'Man, that's the coolest save I've seen in a long time.'"

It was a redemption of sorts for Busch, who had to fight hard to keep his sponsors intact at the end of last season. Suspended by NASCAR for intentionally wrecking Ron Hornaday Jr. in a Truck Series race at Texas, primary sponsor M&M's told Joe Gibbs Racing it didn't want Busch in its car the final two races of the year.

His career was at a crossroads, and Busch worked hard during the offseason to repair his reputation. He referenced M&M's, which was back on his car for the first time since the company pulled itself off the No. 18 Toyota for the final two races of last season, during his Victory Lane celebration.

"First race back in the M&M's car, and we're back in Victory Lane. Pretty cool," Busch said.

There are other feel-good stories heading into NASCAR's biggest race of the year.

• Danica Patrick will make her Daytona 500 debut, and the series is thrilled she's made the full-time move to NASCAR.
• Dale Earnhardt Jr., NASCAR's most popular driver, had his best season in five years in 2011 and is excited about his chances in the Daytona 500.

"I like this kind of racing better. At least I know what to expect," Earnhardt said. "I feel like I have a better chance with this style than I did last year for damn sure."

• Edwards bounced back from his loss to Stewart in the title race by winning the pole for the Daytona 500.
• There's already some controversy, as the car for five-time series champion Jimmie Johnson failed inspection before it ever got on the track. Crew chief Chad Knaus will likely be penalized after the Daytona 500.

It's all setting the stage for Sunday, which is shaping up to be a strong opener for NASCAR. The race probably won't be 500 miles of three-wide racing, but if it's anything close to the Shootout, it's bound to be entertaining.

Source : nbcsports.msnbc.com

McLaren extend support for young driver Magnussen

McLaren have confirmed that Kevin Magnussen will undertake additional challenges over the coming year, after he reached the next stage of the British team’s young driver programme. Magnussen will carry out work in McLaren’s simulator and will also be given the opportunity to drive the MP4-27 during this year’s young driver test.

“I’m really pleased by this new agreement with Vodafone McLaren Mercedes,” said the 19 year-old. “The team has shown great faith in me so far and I feel that this is an important step in my career.

"F1 is a highly pressured, data-driven environment, and anyone who wants to get there and succeed within it has to master all the technical aspects of the discipline. This is a great opportunity and I look forward to working with the team and playing a part in Vodafone McLaren Mercedes’ future.”

Magnussen is the son of former McLaren test and race driver Jan Magnussen. Last year he finished runner-up in the British Formula Three championship, claiming eight pole positions and winning seven races. In 2012 he will combine his role at McLaren with a full-time drive in World Series by Renault.

“Racing is the core business of Vodafone McLaren Mercedes,” concluded team principal Martin Whitmarsh. “By enabling talented drivers to fulfil their potential, our Driver Development Programme is a strategic investment in the future of that business and the sport as a whole.

"We’ve been delighted by Kevin’s progress, aptitude and work ethic thus far. The time was right for him to take the next step and we look forward to helping him gain the experience he requires.”

The young Danish driver joined the entry level of the team’s young driver programme back in 2010.

Source : www.formula1.com